1. Pernyataan Purbaya dan Realitas M0
Purbaya Yudhi Sadewa pernah menyatakan bahwa untuk menaikkan
pertumbuhan ekonomi, pemerintah perlu menaikkan jumlah uang beredar (M0).
Logika ini berangkat dari teori kuantitas uang (Quantity Theory of Money),
yang menyebutkan bahwa kenaikan jumlah uang beredar akan mendorong transaksi,
konsumsi, dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi.
Namun, kenyataan di lapangan tidak sesederhana itu. Setelah
pemerintah memindahkan dana dari Bank Indonesia ke bank umum, likuiditas memang
bertambah, tetapi permintaan kredit tidak meningkat signifikan. Bahkan Kurs
rupiah malah melemah dengan kecurigaan likuiditas itu digunakan untuk spekulasi
dollar. Hal ini sesuai dengan Liquidity Preference Theory ala Keynes:
uang kartal (M0) hanya efektif bila masyarakat memiliki motif transaksi yang
kuat. Jika kepercayaan dan permintaan kredit lemah, tambahan M0 hanya akan
tertahan di perbankan tanpa menggerakkan ekonomi riil.
2. Mengapa Perbandingan Purbaya Tidak Tepat
Purbaya kerap membandingkan kondisi era SBY dengan era
Jokowi untuk menunjukkan bahwa kenaikan M0 bisa mendorong pertumbuhan. Namun,
perbandingan ini tidak apple to apple. Membandingkan M0 kedua era tanpa
melihat konteks global adalah kesalahan fatal (Contextual Fallacy).
Era SBY (2004–2014) dan era Jokowi (2014–2024) memiliki
fondasi ekonomi yang berbeda. SBY menikmati momentum global berupa booming
komoditas, kredit longgar, dan peran swasta yang ekspansif. Jokowi menghadapi
kondisi global sulit, perang dagang, dan harus mengandalkan pembangunan
infrastruktur yang hasilnya baru terasa dalam jangka panjang.
Karena itu, sekadar menaikkan M0 di era sekarang tidak
otomatis menghasilkan pertumbuhan setinggi era SBY. Era SBY menikmati rata-rata
suku bunga The Fed yang sangat rendah (0,25% pada 2009-2014), memicu arus modal
masuk (capital inflow) yang masif. Menghadapi era pengetatan moneter
global dengan suku bunga The Fed mencapai 3,75%-4.25% . Mencoba memompa M0 di
dalam negeri saat likuiditas global ditarik justru berisiko melemahkan nilai
tukar Rupiah.
3. Bedah Kedua Era: SBY dan Jokowi
a) Komoditas
Era SBY ditopang oleh harga komoditas yang meningkat pesat.
Batubara, sawit, dan minyak sawit mentah menjadi motor ekspor. Lonjakan harga
komoditas ini memberi devisa besar, memperkuat neraca perdagangan, dan
mendorong pertumbuhan hingga rata-rata 6% per tahun.
Sebaliknya, era Jokowi tidak lagi menikmati bonanza
komoditas. Harga global cenderung stabil atau menurun, sementara permintaan
dunia tertekan oleh perang dagang dan perlambatan ekonomi global. Tanpa
dorongan komoditas, pertumbuhan hanya bertahan di kisaran 5%.
b) Likuiditas M0 dan Inflasi
Di era SBY, likuiditas M0 meningkat karena ekspor besar.
Uang masuk ke sistem perbankan dan beredar di masyarakat, tercermin dari
inflasi yang relatif tinggi. Hal ini sesuai dengan Quantity Theory of Money:
kenaikan M0 mendorong harga dan konsumsi. Kenaikan M0 didorong oleh Commodity
Supercycle. Harga Batubara (sempat menyentuh US$ 190 di 2008) dan CPO yang
tinggi membawa devisa langsung ke tangan eksportir dan rakyat.
Di era Jokowi, kenaikan M0 lebih banyak didorong oleh
stimulus fiscal dan bansos untuk menjaga daya beli yang stagnan. Stimulus
terbesar terjadi ketika menghadapi wabah Covid, sehingga M0 mengembalikan
pertumbuhan ekonomi ke positif dari negative. Namun M0 tidak terus bertumbuh
karena konsumsi rumah tangga tidak tumbuh signifikan dan orang berhati-hati
dengan kredit seperti saat ini. Artinya, tambahan M0 tidak otomatis
menggerakkan ekonomi bila tidak ada permintaan riil.
Inflasi yang tinggi di era SBY adalah bukti bahwa M0
"bekerja" dan berputar cepat di masyarakat (Velocity of Money
tinggi). Sedangkan di era Jokowi Inflasi rendah (2–3,5%) bukan sekadar
prestasi, melainkan indikasi permintaan riil yang mendingin. Hingga sekarang tambahan M0 melalui bank umum
hanya menjadi idle liquidity (uang menganggur) karena tidak ada tarikan
permintaan dari sisi konsumsi.
c) ICOR dan Efisiensi Investasi
Era SBY ditandai oleh investasi yang efisien, terutama di
Pulau Jawa yang infrastrukturnya sudah lengkap. Devisa banyak digunakan untuk
membangun fasilitas ekspor, dengan ICOR rendah 4-5. Artinya, setiap tambahan
modal cepat menghasilkan output baru.
Sebaliknya, era Jokowi fokus pada pembangunan infrastruktur dasar:
jalan tol, pelabuhan, bandara, smelter, IKN, bendungan dan lain-lain. Investasi
ini bersifat jangka panjang dengan ICOR tingg 6-7. ICOR yang tinggi di era
Jokowi bukan semata inefisiensi, melainkan konsekuensi dari pembangunan jangka
panjang (long-gestation period). Namun, dampaknya memang membuat
pertumbuhan ekonomi "terkunci" di angka 5% karena modal terserap ke
semen dan baja, bukan langsung ke konsumsi.
d) Peran Swasta dan Kredit
Era SBY diwarnai oleh swasta yang ekspansif. Kredit longgar,
bunga relatif moderat, dan kepercayaan tinggi membuat investasi swasta tumbuh
pesat. Financial Accelerator Theory menjelaskan bahwa akses kredit
mempercepat pertumbuhan.
Era Jokowi hingga era Prabowo menghadapi kondisi berbeda.
Kredit lebih hati-hati, perbankan menahan ekspansi karena risiko tinggi. Swasta
tidak seagresif dulu, sehingga tambahan M0 tidak terserap optimal. Suku bunga
tinggi menghimpit UMKM, yang sebenarnya merupakan penyerap tenaga kerja
terbesar untuk menggerakkan konsumsi (M0 riil).
4. Penutup
Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui
"rekayasa" M0—dengan sekadar memindahkan saldo pemerintah ke bank
umum—adalah langkah yang mengabaikan realitas struktural. Data menunjukkan
bahwa pertumbuhan 6% di era SBY bukan hasil dari manipulasi likuiditas,
melainkan "Uang Kaget" (Commodity Windfall) yang mengalir langsung ke
kantong rakyat, menciptakan permintaan riil yang organik.
Sebaliknya, di era Jokowi, hilirisasi dan infrastruktur
memang menciptakan nilai tambah jangka panjang, namun ia bersifat "Uang
Macet" bagi konsumsi rumah tangga karena modalnya tertahan di siklus
industri padat modal dan pembayaran utang alat berat.
Tanpa adanya kenaikan daya beli riil, tambahan M0 di
perbankan hanyalah angka di atas kertas yang tidak akan pernah menjadi energi
pertumbuhan. Jika pemerintah ingin M0 berputar kembali, kuncinya bukan pada
kebijakan "pindah buku" anggaran, melainkan pada penguatan upah
sektor riil dan efisiensi investasi (penurunan ICOR). Hanya dengan begitu,
uang akan mengalir karena dibutuhkan oleh transaksi masyarakat, bukan karena
dipaksa masuk ke sistem perbankan yang sedang lesu.
Komentar
Posting Komentar